Analisis Perilaku Legislator Dalam Perencanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng
DOI: 10.29241/jmk.v7i2.653Author
Indar Indar(1*), Muhammad Alwy Arifin(2), Nurhayani Nurhayani(3)(1) Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, FKM, Universitas Hasanuddin, Indonesia
(2) Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, FKM, Universitas Hasanuddin, Indonesia
(3) Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, FKM, Universitas Hasanuddin, Indonesia
(1*) Corresponding Author
Full Text
Full Text: View / Download PDFArticle Metrics
Abstract View : 308 times; PDF Download : 375 timesAbstract
Keywords
References
Ardianto, Prisanto, G. F., Irwansyah, I., Ernungtyas, N. F., & Hidayanto, S. (2020). Praktik Lobi dan Negosiasi oleh Legislator Sebagai Bentuk Komunikasi Politik. Komuniti : Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi, 12(1), 25–39.
Ariyanti, E. (2017). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Political Background, akuntabilitas Public dan Transparansi Kebijakan Public Sebagai Variabel Pemoderasi (Study Empiris Pada DPRD Kab.Pelalawan). Jom Fakultas Ekonomi, 4, 1295–1309.
Bakri. (2017). Analisis Stakeholder dalam Perencanaan Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
Fitriany, M., Farouk, H., & Taqwa, R. (2016). Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Kesehatan Lingkungan (Studi di Desa Segiguk sebagai Salah Satu Desa Penyangga Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Gunung Raya Ogan Komering Ulu Selatan). Jurnal Penelitian Sains, 18(1), 168118.
Hamida, R. P. (2016). Dinamika Penyusunan ANggaran Daerah: Kasus Proses Penetapan Program dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten Sleman. Jurnal Penelitian Politik, 07(1). https://doi.org/10.1016/j.psychres.2014.11.019
Handoko, S. (2016). Analisis Pengetahuan dan Komitmen Politik Legislatif dan Eksekutif Terhadap Perencanaan Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
Ilham, A. (2013). Hubungan Legilslatif dalam Proses Pembuatan Perda APBD Tahun 2013 Provinsi Sulsel. Universitas Hasanuddin.
Irawan, B. (2014). Analisis Perilaku Legislatif dan Eksekutif Dalam Perencanaan Kesehatan Di Kota Langsa Sumatra Utara. Universitas Sumatera Utara.
Kemenkes RI. (2009). Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Marhaeni, D. (2008). Intervensi Politik dalam Pengawasan dan Penganggaran Departemen Kesehatan 2006-2007. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 11, 173–178. Retrieved from ejournal.unsrat.ac.id
Parmedy. (2011). Analisis Penyusunan Dan Penetapan Anggaran APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Tahun 2011. Makassar: Universitas Hasanuddin.
Rahman, N. (2017). Kelembagaan Legislasi Peta Jalan Politik Menuju Penguatan. Fahmis Pustaka.
Ramadhan, A. (2012). Interaksi Kepentingan Eksekutif dan Legislatif ( Study Tentang Proses Penyusunan dan Penetapan APBD bidang Pembangunan Tahun 2012 di Kabupaten Malang. Universitas Sumatera Utara.
Turnip, A. D., Suntono, I., & Nurmalisa, Y. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Desa Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015. Jurnal Kultur Demokrasi, 4(3).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.