Analisis Perilaku Legislator Dalam Perencanan Kesehatan di Kabupaten Bantaeng

Indar Indar(1), Muhammad Alwy Arifin(2), Nurhayani Nurhayani(3),


(1) Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, FKM, Universitas Hasanuddin
(2) Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, FKM, Universitas Hasanuddin
(3) Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, FKM, Universitas Hasanuddin
Corresponding Author

Abstract


Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis perilaku legislator dalam perencanaan kesehatan di Kabupaten Bantaeng. Kabupaten Bantaeng dipilih karena Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki Dana Alokasi Umum tertinggi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode wawancara mendalam (indepth interview), observasi dan telaah dokumen. Pengolahan data dilakukan menggunakan tringulasi dan metode content analisys. Hasil penelitian diketahui bahwa berdasarkan indikator pengetahuan, legislator berada pada kategori kurang, disisi lain, indikator sikap, persepsi dan tindakan legislator terhadap perencanaan kesehatan berdasarkan wewenangnya sudah baik, selain itu diketahui bahwa terdapat kepentingan legislator dalam hal perencanaan kesehatan namun kepentingan tersebut untuk mengakomodasi kepentingan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Bantaeng

Keywords


Perilaku, legislator, perencanaan

References


Ardianto, Prisanto, G. F., Irwansyah, I., Ernungtyas, N. F., & Hidayanto, S. (2020). Praktik Lobi dan Negosiasi oleh Legislator Sebagai Bentuk Komunikasi Politik. Komuniti : Jurnal Komunikasi Dan Teknologi Informasi, 12(1), 25–39.

Ariyanti, E. (2017). Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Political Background, akuntabilitas Public dan Transparansi Kebijakan Public Sebagai Variabel Pemoderasi (Study Empiris Pada DPRD Kab.Pelalawan). Jom Fakultas Ekonomi, 4, 1295–1309.

Bakri. (2017). Analisis Stakeholder dalam Perencanaan Kesehatan Kabupaten Wonogiri.

Fitriany, M., Farouk, H., & Taqwa, R. (2016). Perilaku Masyarakat dalam Pengelolaan Kesehatan Lingkungan (Studi di Desa Segiguk sebagai Salah Satu Desa Penyangga Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Gunung Raya Ogan Komering Ulu Selatan). Jurnal Penelitian Sains, 18(1), 168118.

Hamida, R. P. (2016). Dinamika Penyusunan ANggaran Daerah: Kasus Proses Penetapan Program dan Alokasi Anggaran Belanja Daerah di Kabupaten Sleman. Jurnal Penelitian Politik, 07(1). https://doi.org/10.1016/j.psychres.2014.11.019

Handoko, S. (2016). Analisis Pengetahuan dan Komitmen Politik Legislatif dan Eksekutif Terhadap Perencanaan Kesehatan di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

Ilham, A. (2013). Hubungan Legilslatif dalam Proses Pembuatan Perda APBD Tahun 2013 Provinsi Sulsel. Universitas Hasanuddin.

Irawan, B. (2014). Analisis Perilaku Legislatif dan Eksekutif Dalam Perencanaan Kesehatan Di Kota Langsa Sumatra Utara. Universitas Sumatera Utara.

Kemenkes RI. (2009). Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Marhaeni, D. (2008). Intervensi Politik dalam Pengawasan dan Penganggaran Departemen Kesehatan 2006-2007. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan, 11, 173–178. Retrieved from ejournal.unsrat.ac.id

Parmedy. (2011). Analisis Penyusunan Dan Penetapan Anggaran APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan Tahun 2011. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Rahman, N. (2017). Kelembagaan Legislasi Peta Jalan Politik Menuju Penguatan. Fahmis Pustaka.

Ramadhan, A. (2012). Interaksi Kepentingan Eksekutif dan Legislatif ( Study Tentang Proses Penyusunan dan Penetapan APBD bidang Pembangunan Tahun 2012 di Kabupaten Malang. Universitas Sumatera Utara.

Turnip, A. D., Suntono, I., & Nurmalisa, Y. (2016). Persepsi Masyarakat Terhadap Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Desa Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015. Jurnal Kultur Demokrasi, 4(3).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.


Full Text: PDF

Article Metrics

Abstract View : 33 times
PDF Download : 14 times

DOI: 10.29241/jmk.v7i2.653

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Copyright (c) 2021 Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.